Wahyu Puspa Andini: Syarat Mendirikan Firma, PT, CV, Koperasi, BUMD, BUMN, dan Yayasan

FIRMA
Firma (bahasa belanda: venootschap onder firma; perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Syarat Pendirian dan dilakukan pada Notaris adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan akta pendirian firma

2. Surat keterangan domisili perusahaaN

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

4. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SP-PKP)

5. Pendaftaran ke Pengadilan Negeri

6. Surat izin usaha perdagangan

7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

CARA UNTUK MEMENANGKAN TENDER

a. Kita siapkan terlebih dahulu perusahaan yang hendak digunakan untuk mengikuti tender, entah itu berbentuk PT atau CV karena peraturan pemerintah mensyaratkan peserta tender harus berbentuk badan hukum bukan perorangan.

b. Kita urus juga berbagai macam dokumen syarat tender seperti Nomor pokok wajib pajak ( NPWP ), Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) dan untuk tender proyek bangunan biasanya ada persayaratan tambahan seperti Izin usaha jasa kobstruksi (IUJK) dan dokumen lainya dapat dibaca dan dipelajari pada masing-masing pengumuman lelang.

c. Mencari tahu sebanyak mungkin berita tender, bisa didapat dari koran, website atau LPSE sebagai lembaga pengadaan lelang secara elektronik masing-masing wilayah kabupaten atau kota di Indonesia, informasi tender juga bisa didapat dari panitia lelang pada instansi yang mengadakan lelang.

d. Baca dan periksa dengan teliti apa saja persyaratan yang harus disediakan seperti berkas-berkas atau surat-surat yang harus ada dalam pengajuan tender.

e. Ikuti dengan disiplin jadwal tender yang disediakan, melakukan lebih awal atau terlambat bisa menjadi penyebab kegagalan menjadi pemenang tender.

f. Bermainlah dengan jujur tanpa melakukan kecurangan seperti bekerja sama dengan panitia tender agar terpilih menjadi pemenang, proyek banyak jika didapat dengan cara haram maka tidak akan mengantarkan kita ke gerbang kebahagiaan dan ketenangan hidup, sebaliknya biarpun dapat proyek sedikit jika itu dengan jalan halal maka lebih berkah dan bermanfaat untuk menjalani kehidupan.

g. Hindari perbuatan yang melanggar hukum seperti mengancam peserta lelang lain, atau mengancam panitia tender agar dipilih menjadi pemenang. sebagai peserta tender kita dalam posisi sebagai peminta, oleh karena itu sudah sepatutnya kita bertingkah laku terbaik agar jikalau terpilih menjadi pemenang tetap didapat dengan cara yang baik.

h. Ajukan harga penawaran dibawah dan mendekati harga tender, mengajukan harga lebih tingi maka kita akan kalah dengan peserta yang mau menawarkan harga lebih murah. namun menawarkan harga terlalu murah juga tidak baik karena kita bisa dianggap akan melakukan pengurangi spesifikasi dan kualitas barang untuk mendapatkan harga termurah

i. Jaga hubungan baik dengan suplier dan pedagang barang atau jasa, dengan begini maka kita tetap dapat memberikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan tender.

j. Jika kita terpilih menjadi pemenang tender maka mengerjakan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dengan begini tentu kita sudah mendapat nama baik dan punya potensi besar untuk menang tender proyek berikutnya.

PERSEROAN TERBATAS (PT)

Perseroan terbatas (PT) adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan.

Syarat umum pendirian perseroan terbatas (PT) adalah:

1) Copy KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang

2) Copy KK penanggung jawab / Direktur

3) Nomor NPWP Penanggung jawab

4) Pas photo penanggung jawab ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna

5) Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan

6) Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha

7) Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran

8) Surat Keterangan RT / RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta

9) Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.

10) Siap di survey.

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:

1) Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1))

2) Akta Notaris yang berbahasa Indonesia

3) Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3)

4) Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4)

5) Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (ps. 32, ps 33)

6) Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 & ps. 108 ayat 3)

7) Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA.

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Beberapa langkah yang harus diketahui untuk mendirikan CV adalah sebagai berikut :

1. AKTA PENDIRIAN CV

Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh notaris, persyaratannya:

a. Menyertakan fotokopi KTP pendirinya.

b. Prosesnya 1-2 hari kerja.

2. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Surat ini diajukan ke kelurahan setempat, sebagai bukti keterangan alamat perusahaan dengan persyaratan:

a. Fotokopi kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha

b. Surat keterangan dan pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan

c. Fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun terakhir.

d. Prosesnya 2 hari kerja setelah permohonan diajukan.

3. MEMBUAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili perusahaan. Selain mendapat kartu NPWP, nanti juga akan mendapat surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak dengan persyaratan:

a. Lampiran bukti PPN (pajak pendapatan) atas sewa gedung

b. Buktsi pelunasan PBB dan bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha.

c. Lama proses 2-3 hari kerja

4. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (SP-PKP)

Permohonan SP-PKP ini diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan NPWP yang telah diterbitkan, dan persyaratannya adalah:

a. Lampiran bukti PPN atas sewa gedung, bukti pelunasan PBB dan bukti kepemilikan atau sewa/kontrak tempat usaha.

b. Proses memakan 3-5 hari kerja setelah diajukan.

5. MENDAFTAR KE PENGADILAN NEGERI (PN)

Permohonan diajukan ke bagian pendaftaran CV di PN setempat dengan persyaratan:

a. Melampirkam NPWP dan salinan akta pendirian CV

b. Proscsnya 1 hari kerja.

6. MENGURUS SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Permohonan diajukan ke Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil. Sedangkan SIUP besar diajukan ke Dinas Perdagangan Propinsi dengan persyaratannya:

a. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) / HO (Hinder Ordonantie atau Surat Ijin Gangguan)

b. Pas foto direktur/pimpinan perusahaan ukuran 3×4 (2 lcmbar) berwarna.

c. Proses untuk SIUP besar 30 hari, scdangkan SIUP menengah dan kecil, 14 hari.

7. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Pendaftaran dilakukan ke Dinas Perdagangan yang berada di Kota/Kabupatcn domisili perusahaann. Lama proses pengerjaan 14 hari kerja. Keseluruhan biaya mendirikan CV bisa mencapai Rp 3,5 juta.

Dengan demikian, hasil atau berkas dokumen yang kita dapatkan meliputi:

a. Akta pendirian CV

b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

d. Pengesahan Pengadilan

e. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

f. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

KOPERASI

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ini merupakan pengertian koperasi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta atas dasar asas kekeluargaan adalah sebagai berikut:

a. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang

b. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi

c. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar sekurang-kurangnya:

1) Daftar Nama Pendiri

2) Nama dan Tempat Kedudukan

3) Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha

4) Ketentuan Mengenai Keanggotaan

5) Ketentuan Mengenai Rapat Anggota

6) Ketentuan Mengenai Pengelolaan

7) Ketentuan Mengenai Permodalan

8) Ketentuan Mengenai Jangka Waktu Berdirinya

9) Ketentuan Mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha

10) Ketentuan Mengenai Sanksi

d. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah

e. Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi.

BUMD

Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Ciri-Ciri BUMD

1. Pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha

2. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan

3. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan

4. Didirikan peraturan daerah (perda).

5. Dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD.

6. Masa jabatan direksi selama empat tahun.

7. Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Tujuan Pendirian BUMD

1. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara

2. Mengejar dan mencari keuntungan

3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak

4. Perintis kegiatan-kegiatan usaha

5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah

Langkah pendirian BUMD berbadan hukum perseroan terbatas adalah:

1. Pemda menetapkan Perda ttg Pendirian PT XYZ. Hal-hal yang perlu diatur dalam perda tersebut adalah:

a. Nama sebutan PT dan alternatif sebutan nama PT, sebab sangat mungkin PT XYZ yang akan di daftarkan di Menteri Hukum dan HAM sudah terdaftar oleh pihak lain. Bila perlu hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.

b. Susunan pengurus PT, meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.

c. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

d. Dan lain-lain data & informasi yang diperlukan oleh Notaris.

2. Selanjutnya dihadapan Notaris menyusun anggaran dasar PT, selanjutnya oleh Notaris diajukan ke Menkumham. Jika disetujui akan ada akte pendirian terhadap PT tersebut.

3. Setelah PT tersebut mendapat persetujuan dari Menkumham, maka pemda menetapkan perda ttg penyertaan modal pada PT XYZ tersebut. Hal yang perlu ditegaskan adalah, bahwa besarnya penyertaan modal sebaiknya disesuaikan dengan analisis investasi yang disusun oleh pengelola investasi dibantu oleh penasihat investasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15-16 Permendagri 52/2012 ttg Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Dalam analisis investasi akan terlihat berapa besarnya modal yang diperlukan dan berapa lama akan dipenuhi. Misalnya diperlukan modal sebesar 25 M yang akan dipenuhi selama 4 tahun anggaran.

4. Selanjutnya berdasarkan perda ttg penyertaan modal tersebut, pemda mengalokasikan penyertaan modal di ranperda APBD pada pengeluaran pembiayaan.

BUMN

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN (persero dan perum serta perseroan terbatas lainnya). Selanjutnya, pembinaan da pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

BUMN diatur dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara No 70 Tahun 2003), yang diundangkan serta mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. Kehadiran Undang-Undang ini menggantikan tiga Undang-Undang sebelumnya yang sudah dinyatakan dicabut )tidak berlaku lagi), yakni sebagai berikut:

a. Indonesische Bedrijvenwet (Staatblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberpa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850).

b. Undang-Undang No 19 Prp tahun 1960 tentang perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 1989).

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemrintah PenggNTI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Nomor 2904).

B. Tujuan Pendirian

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 diatur mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMN, adapun tujuan BUMN adalah:

a. Memberikan bagi perkembangan perekonomian nasional dan menambah pendapatan negara. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

b. Mengerjakan keuntungan sembari melakukan pelattyanan umum dan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat terutama bagi persero. Begitu pun dengan perum, penyedia barang jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

c. Memberikan manfaat untuk umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat orang banyak. Pada gilirannya setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. Merintis usaha-usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi untuk menyediakan barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Umumnya usaha tersebut tidak menguntungkan. Hal ini merupakan penugasan kepada BUMN sebagai bentuk antisipasi akan kebutuhan masyarakat luas yang mendesak oleh pemerintah. Kerena itu, suatu BUMN bisa saja melaksanaan kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

e. Aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Yayasan

Yayasan (Inggris: foundation) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004.

Langkah atau Proses dalam Pendirian Yayasan

1. Membentuk Susunan Pengurus Yayasan, minimal sbb:

1) Pembina

2) Pengawas

3) Ketua

4) Sekretaris

5) Bendahara

2. Menghadap ke Notaris

1) Menyiapkan Nama Yayasan, dan nama alternatifnya.

2) Bila nama pertama yang diajukan sudah dipakai oleh Yayasan laini, maka diajukan nama alternative berikutnya.

3) Menyiapkan foto-copy KTP dari Pengurus Yayasan spt di atas.

4) Semua Pengurus menanda-tangan Akte pendirian Yayasan di hadapan Notaris.

3. Menyiapkan Berkas yang Diperlukan

1) Membuat surat yang ditujukan ke Pengurus RT & RW tentang rencana pendirian Yayasan. Surat ditandatangani oleh RT dan RW.

2) Membuat Surat Pernyataan Persetujuan dari Lingkungan/warga sekitar, sekurang-kurangnya yang berada di depan, belakang, kiri dan kanan dari alamat tempat berkedudukannnya Yayasan yang akan didirikan. Surat ditandatangani warga, RT dan RW.

3) Membuat peta lokasi di mana Yayasan berkedudukan.

4) Mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kelurahan dan Kecamatan, dengan berbekal surat pada point 1) , 2) dan 3) di atas,

(Untuk surat ini bisa diurus sendiri atau oleh Notaris, tergantung perjanjian sebelumnya).

5) Mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dan mendapatkan nomor NPWP atas nama Yayasan.

(Bisa diurus sendiri atau oleh Notaris, tergantung perjanjian sebelumnya)

4. Mengurus Surat Pengesahan Yayasan yang ditandatangani oleh Kementrian Hukum dan HAM (Surat ini diurus oleh Notaris)

5. Menunggu semua proses selesai dilakukan oleh Notaris.

Undang-undang yang mengatur yayasan

Ø Undang-Undang No. 16 Tahun 2001

Ø Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001

Ø Peraturan Perintah no. 63 Tahun 2008.